SAMARINDA, KOMINFONEWS - Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, sosok kepemimpinan perempuan kembali ditunjukkan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, ST,
M.Si menerima audensi sekaligus kunjungan silahturahmi rombongan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Samarinda di Ruang Rapat Sekda, Lantai II Gedung Balaikota Samarinda, Selasa (21/04/2026).
Momentum ini seakan menjadi penegas peran perempuan dalam ruang-ruang strategis pemerintahan. Neneng Chamelia Shanti dinilai sebagai figur yang mampu mengemban tanggung jawab lebih luas, seiring kepercayaan yang diberikan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan sebagai Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Samarinda periode 2025–2028.
Pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari langkah meminang sang Sekda untuk mengisi posisi strategis di tubuh BWI Samarinda. Hal ini seiring memasuki masa purnatugas Ir. H. Hero Mardanus Satyawan sebagai Sekda, yang turut mendorong pergantian Ketua Pelaksana Badan Perwakilan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Samarinda.
Regenerasi ini dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan program kerja yang telah berjalan, terutama dalam mengelola aset umat di Kota Tepian.
Disamping itu, kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Kepala Kemenag Kota Samarinda, Dr.H. Nasrun, M.H, yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan BWI, mempertegas harapan besar agar kepemimpinan BWI tetap terintegrasi dengan struktur pemerintahan daerah.
Menanggapi amanah tersebut, Neneng Chamelia Shanti menyambut dengan tangan terbuka dan kerendahan hati. Ia menyatakan kesediaan dan kesiapannya jika nantinya dipercaya mengemban jabatan ketua. Baginya, tugas di lembaga wakaf memiliki nilai spiritual yang tinggi selain tanggung jawab administratif.
"Saya siap, tinggal menunggu SK Definifnya, Saya bersedia karena tugas ini bisa menjadi tabungan di akhirat nanti," ungkap Neneng dengan nada tenang penuh komitmen.
Salah satu tantangan besar yang menanti pengurus baru adalah persoalan legalitas tanah wakaf. Hingga saat ini, masih banyak tanah wakaf yang digunakan untuk rumah ibadah maupun pemakaman di Samarinda yang belum memiliki sertifikat resmi, sehingga rentan terhadap sengketa di masa depan.
Di sela-sela pertemuan tersebut, pihak BWI turut membahas usulan program baru “wakaf uang” yang sebelumnya telah berjalan di tingkat pusat maupun pemerintah provinsi. Program ini diharapkan dapat segera direalisasikan dan berjalan di Kota Samarinda.
Dengan Sinergi antara pemerintah daerah, BWI, dan pemangku kepentingan lainnya nantinya dengan diresmikannya pengganti baru , BWI Samarinda diharapkan dapat bergerak lebih lincah sehingga percepatan legalitas tanah wakaf di Kota Samarinda berjalan lebih optimal dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pertemuan ini menjadi fajar baru bagi pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan bermartabat, memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang diniatkan untuk ibadah tetap terjaga kesuciannya tanpa gangguan hukum di kemudian hari.(SAN/VE/FER/KMF-SMR|Jr./DOKPIM)
