Forum bertajuk 'Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju' itu juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Ir. H. Hero Mardanus Satyawan, MT dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda H. Helmi Abdullah, SE, MM, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda.

Dalam sambutannya, Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 merupakan amanat regulasi dan agenda strategis tahunan pemerintah daerah. Forum ini digelar untuk menghimpun masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD, agar selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, serta visi dan misi kepala daerah terpilih.

“Forum ini bukan sekadar formalitas. Ini wadah strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, konsultasi publik menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. RKPD nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS sebagai tahapan awal RAPBD 2027.

Wawali juga mengakui penyusunan RKPD 2027 berlangsung di tengah tantangan global dan nasional. Ketidakstabilan ekonomi dunia, tekanan inflasi, dinamika harga kebutuhan pokok, hingga ketidakpastian geopolitik turut berdampak ke daerah. Di sisi lain, Samarinda masih menghadapi persoalan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan layanan publik, serta kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur dan SDM.

Menurut dia, pemerintah daerah harus merespons isu strategis seperti transformasi digital, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara tepat dan terukur.

Meski demikian, Saefuddin Zuhri menilai Samarinda memiliki modal besar untuk bergerak maju. Potensi sumber daya daerah, semangat kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pembangunan. Ia berharap seluruh peserta forum memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, dan berorientasi solusi.

“Perencanaan harus adaptif terhadap dinamika, tetapi tetap konsisten dengan visi pembangunan. Kita perkuat sinergi, tingkatkan efisiensi anggaran, dan pastikan setiap rupiah belanja daerah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tandasnya. (HER/SAN/KMF-SMR | FOTO: BAY/DOKPIM)