Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran OPD, di antaranya perwakilan Kapolres, Dandim 0901, Kejaksaan, Inspektorat, Kepala Kominfo, Kepala BPS, Kepala BPKAD, Kepala Bapperida, Kepala Dinsos, Kepala Perikanan, Kepala Perdagangan, Kepala PUPR, Kepala Ketapangtani, Kepala Koperasi, Kepala Dishub, Dirut Varianiaga, Kepala Bulog, Kepala Kadin, Kabag Ekonomi, Kabag Prokompim, serta Kabag Pemerintahan.

Dalam rapat, isu ketersediaan dan distribusi pangan menjadi fokus utama, khususnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga ke tingkat desa. Bulog memastikan stok beras nasional mencukupi, namun distribusi ke masyarakat menengah bawah dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, pemerintah juga tengah membahas rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai zonasi.

Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota H. Syaefuddin Zuhri menekankan pentingnya menjaga kestabilan pasar, terutama harga kebutuhan pokok. Ia meminta Dinas Perdagangan untuk terus berupaya mengendalikan harga melalui berbagai langkah nyata, salah satunya dengan menggencarkan operasi pasar.

Terkait ketersediaan beras, Polres Samarinda diketahui telah menggelar operasi pasar dengan menyalurkan sekitar 3,5 ton beras per hari. Beras tersebut dijual seharga Rp55 ribu per 5 kilogram. Harga ini dinilai cukup membantu masyarakat kecil, meskipun masih terdapat selisih dengan harga dari Bulog, sehingga perlu adanya penyesuaian agar lebih seragam.

Wawali juga mengungkapkan kondisi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Samarinda yang mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Sementara itu, inflasi year-on-year tercatat sebesar 2,21 persen, angka yang masih berada di batas atas target pemerintah.

Untuk komoditas lain, harga Minyak Kita resmi ditetapkan Rp15.700, namun di lapangan masih ditemukan perbedaan harga. Sementara jagung rata-rata dijual Rp10.000, tetapi di Pasar Ijabah bisa mencapai Rp15.000, sebuah kondisi yang perlu ditelusuri penyebabnya. Harga bawang putih relatif stabil, sedangkan telur ayam ras masih berada pada posisi cukup tinggi.

Masalah LPG subsidi 3 kilogram juga turut menjadi sorotan. Harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan antara Rp15.700 hingga Rp18.000. Wawali menegaskan bahwa jika harga ini naik, dikhawatirkan akan mendorong kenaikan harga barang-barang lain. Persoalan terbesar justru terletak pada distribusi yang tidak tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat mampu yang ikut membeli LPG subsidi. Ia menekankan perlunya penegakan aturan yang tegas sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat, agar subsidi benar-benar dinikmati oleh warga yang berhak.

Menutup arahannya, Wawali mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bekerja secara maksimal, bukan hanya sebatas menjalankan tugas kenegaraan, tetapi juga menjadikannya sebagai amal ibadah. Menurutnya, sinergi antara Bulog, Pertamina, Polres, dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan. “Dengan kebersamaan, Samarinda bisa lebih maju dan harga pangan tetap stabil,” ujarnya penuh optimisme.

Rakor ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga stabilitas inflasi, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan distribusi pangan berjalan merata hingga ke masyarakat bawah. (RIZ/KMF-SMR)