Kehadiran orang nomor dua di Kota Samarinda itu menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi digital pelayanan perizinan. Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda Dr. Aji Syarif Hidayatullah, M.Psi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cahya Ernawan, Ak, M.Si, Ketua HPKR Samarinda Yuris AB, jajaran pengurus, narasumber, serta para peserta pelatihan.

Yuris AB menjelaskan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman anggota terhadap SIPO dan SIMBG guna memperlancar proses perizinan, khususnya di sektor konstruksi dan reklame. Ia berharap kegiatan ini memperkuat sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.

Sementara dalam sambutannya, Wawali Saefuddin Zuhri memberikan apresiasi atas inisiatif HPKR. Menurut dia, pelatihan tersebut merupakan langkah strategis dalam mempercepat digitalisasi layanan publik di Samarinda.

“Ini menunjukkan komitmen pelaku usaha untuk terus meningkatkan kapasitas dan mengikuti perkembangan teknologi dalam pelayanan perizinan,” tegasnya.

Ia menekankan, SIPO adalah terobosan penting untuk mewujudkan layanan yang modern, efisien, dan transparan. Digitalisasi, kata dia, bukan sekadar perubahan sistem, melainkan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.

Selain SIPO, Wawali juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap SIMBG. Sistem berbasis web ini digunakan dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), hingga pendataan bangunan gedung.

Menurut dia, keberhasilan implementasi kedua sistem tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah. Peran aktif pelaku usaha, khususnya yang tergabung dalam HPKR menjadi kunci utama.

Ia berharap peserta memahami alur dan prosedur perizinan secara komprehensif, menguasai penggunaan SIMBG, serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai pemohon izin. Wawali juga mendorong peserta menjadi agen sosialisasi di lingkungan usaha masing-masing.

“HPKR harus terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga tata kelola usaha yang tertib, transparan, dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wawali menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perizinan akan berdampak langsung pada iklim investasi dan pembangunan daerah.

“Semoga pelatihan ini memberi dampak nyata bagi kualitas layanan dan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kota Samarinda,” pungkasnya. (EKO/HER/KMF-SMR | FOTO: CHRIS/DOKPIM)