Wali Kota Andi Harun: Ormas Harus Jadi Pilar Kohesi, Bukan Alat Kepentingan Elit

Sekretariat Daerah.

6 bulan yang lalu Dilihat : 700 Kali

Wali Kota Andi Harun: Ormas Harus Jadi Pilar Kohesi, Bukan Alat Kepentingan Elit

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memperkuat sinergi dengan berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam menjaga persatuan dan stabilitas sosial. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Dialog Kolaborasi Pemkot dan Ormas yang digelar di Arutala Ballroom Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Selasa (28/10/2025) sore.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Kota Samarinda dan dimoderatori Ketua TWAP Samarinda, Staparudin, S.Sos ini menghadirkan Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Andi Harun menyampaikan pandangan tajam mengenai peran strategis ormas dalam memperkuat kohesi sosial dan menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Mengawali materinya, Wali Kota Andi Harun menyinggung sebuah buku karya Ian Douglas Wilson berjudul “Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru”. Buku ini, kata dia, menggambarkan fenomena pasca-reformasi ketika sebagian ormas justru dimobilisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Kita sering melihat ada masalah sosial, lalu ormas dimobilisasi. Tapi kadang anggota tidak tahu tujuan sesungguhnya, hanya pimpinan yang berkepentingan. Lantas, apa gunanya ormas jika begitu?” tegasnya.

Andi Harun yang dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia organisasi dan politik ini menegaskan bahwa ormas seharusnya menjadi 'bantal kohesivitas', bukan alat kepentingan segelintir elit.

“Ormas itu harus memperkuat persatuan. Jangan manfaatkan anggota hanya untuk kepentingan pribadi di level elit,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa seluruh aturan dan gerak ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

“Saya tegaskan, tidak boleh ada satu pun aturan di Republik ini yang bertentangan dengan Pancasila. Ormas itu co-government, mitra tandem pemerintah, bukan oposisi. Kecuali pemerintahnya melawan Pancasila dan UUD. Tapi itu tidak mungkin, karena semua ASN sudah disumpah untuk menjunjungnya,” tambahnya.

Wali Kota juga menegaskan, sekalipun Undang-Undang telah mengalami beberapa kali amandemen, konstitusi telah mengunci bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945.

Menurut dia, Indonesia adalah negara besar dan Samarinda merupakan kota dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, sehingga potensi disintegrasi selalu ada. Namun dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, persatuan bangsa akan tetap kokoh.

“Jaga terus persatuan dan keharmonisan kita. Ormas, paguyuban, aparat, dan pemerintah, semua akan bertemu di satu titik, yaitu Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.

Dialog kolaboratif ini menjadi wadah refleksi bersama antara Pemkot dan ormas di Samarinda untuk memperkuat sinergi, meningkatkan pemahaman kebangsaan, serta memastikan ormas hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (HER/KMF-SMR | FOTO: TOMI/DOKPIM)