SAMARINDA.KOMINFONEWS– Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak cepat merespons potensi kenaikan harga bahan pokok. Wakil Wali Kota Samarinda, H Saefuddin Zuhri, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (27/4/2026) pagi, guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga di tengah tekanan pangan.
Dalam rakor tersebut, inflasi nasional hingga Maret tercatat sebesar 0,94 persen. Angka ini masih dalam batas aman, namun menunjukkan tren kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah pun memasang target inflasi 2024–2026 di kisaran 2,5 persen ± 1 persen.
Tekanan inflasi saat ini dipicu lonjakan harga sejumlah komoditas strategis, seperti beras, cabai, daging ayam ras, hingga emas perhiasan. Sejumlah daerah di kawasan timur Indonesia tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, sementara wilayah Jawa dan Sumatra relatif stabil.
Tak tinggal diam, usai rakor, Wawali langsung menggelar pembahasan internal bersama jajaran terkait. Fokus utama diarahkan pada penguatan distribusi dan infrastruktur logistik. Sinergi lintas sektor pun digenjot, termasuk keterlibatan Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian dalam mengawasi kendaraan angkutan barang serta penertiban kendaraan overdimension dan overloading (ODOL).
Pengawasan pasar juga diperketat. Satgas Pangan diturunkan untuk memantau pergerakan harga pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus mengantisipasi praktik penimbunan dan spekulasi yang merugikan masyarakat.
“Distribusi harus lancar, harga harus terkendali. Kita tidak boleh lengah terhadap potensi permainan pasar,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Samarinda terus mendorong program Gerakan Pangan Murah dan distribusi beras SPHP guna menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga akan melakukan pengecekan langsung ke distributor untuk memastikan stok komoditas seperti cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, hingga minyak goreng non-subsidi tetap aman dalam beberapa bulan ke depan.
Dari sisi hulu, lanjutnya optimalisasi produksi lokal menjadi perhatian serius. Komoditas cabai yang mulai meningkat produksinya diharapkan mampu menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Namun, persoalan distribusi yang masih didominasi tengkulak menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Peran BUMD dan dinas teknis pun akan diperkuat untuk memperbaiki rantai distribusi agar hasil produksi petani bisa langsung menyentuh pasar dengan harga lebih kompetitif.
Tak hanya itu, penguatan tata kelola pengadaan juga didorong melalui skema kerja sama resmi, baik business to business (B2B) maupun government to government (G2G), demi menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka, melainkan memastikan daya beli masyarakat tetap terlindungi.
“Kami akan terus memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari distribusi, produksi pangan lokal, hingga pengendalian harga di pasar. Yang terpenting, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil,” ujarnya.
Ia memastikan, langkah cepat dan terukur akan terus dilakukan untuk meredam gejolak harga, terutama pada komoditas pangan strategis.
Secara keseluruhan, strategi pengendalian inflasi di Samarinda difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan produksi lokal, pengawasan distribusi, serta edukasi masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan di tengah dinamika harga. (YAS/DEA/KMF-SMR | FOTO : BAYU/DOKPIM)
