Hal itu ditegaskan Wali Kota Samarinda, Dr. Andi Harun, saat memimpin rapat koordinasi dan presentasi MBG pada Kamis, 28 Agustus 2025, di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda. Rapat turut dihadiri Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, Kajari Samarinda Firmansyah Subhan, perwakilan Dandim 0901 Samarinda Pasi Log Kodim 0901/Smd Mayor Cba Agung Basuki, Koordinator Wilayah BGN Samarinda Hariyono, Ketua Satgas MBG Samarinda Suwarso, serta sejumlah kepala OPD terkait.

Dalam arahannya, Andi Harun menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar program MBG benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menyebut, pemerintah pusat telah memberikan mandat kepada berbagai institusi untuk berperan aktif. TNI sebagai pelaksana lapangan, Polri melalui penyediaan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), serta Kejaksaan dalam pendampingan pengelolaan anggaran.

“Tidak mungkin program ini berjalan kalau hanya BGN sendiri, atau hanya Polri, TNI, maupun pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Yang kita konkretkan hari ini adalah bentuk kolaborasi nyata semua pihak,” tegasnya.

Andi Harun juga mengungkapkan, Pemkot Samarinda tengah menyiapkan instrumen pendukung berbasis teknologi informasi agar seluruh proses MBG dapat dipantau secara transparan. Mulai dari lokasi dapur penyedia, pelaksana, hingga distribusi makanan akan terintegrasi dalam sistem yang bisa diakses bersama oleh pemerintah, Polri, TNI, Kejaksaan, dan BGN.

Sementara itu, data yang dipaparkan menunjukkan bahwa Samarinda membutuhkan 73 SPPG untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis bagi sekitar 135 ribu siswa. Saat ini baru tersedia 10 SPPG, sehingga diperlukan percepatan pembangunan 63 SPPG tambahan.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menambahkan, Polresta telah menyiapkan tiga SPPG sebagai bentuk dukungan. Salah satunya di Jalan Bhayangkara yang kini dalam tahap renovasi, serta dua lainnya di Loa Janan Ilir dan Samarinda Kota.

Dari sisi pengawasan, Kajari Samarinda Firmansyah Subhan menegaskan pihaknya menjalankan tugas pendampingan untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

“Kami melakukan pengawasan, tugasnya mendampingi pengelolaan anggaran agar berjalan dengan baik sesuai azas manfaatnya. Hal ini berlandaskan pada MoU antara Kejaksaan Agung RI dengan BGN,” jelas Firmansyah.

Wali Kota menambahkan, rapat kali ini masih bersifat pemetaan awal untuk mendata kebutuhan, memetakan wilayah prioritas, serta menginventarisasi dapur yang sudah dan akan disiapkan.

Ia menegaskan minggu depan rapat akan kembali digelar agar pembahasan semakin mengerucut pada langkah teknis.

“Dari 63 dapur yang masih dibutuhkan, kita akan breakdown mana yang paling prioritas, khususnya di daerah padat penduduk dengan tingkat kebutuhan tinggi. Jadi bertahap, baru kemudian masuk ke wilayah kota. Ini seperti makan bubur panas, dari pinggir dulu baru masuk ke tengah,” terang Andi Harun.(DON/KMF-SMR.Foto: Kris Dokpim)