Pertemuan ini bukan sekadar membahas angka dan alokasi anggaran, tetapi juga menjadi ruang untuk menyusun langkah-langkah program yang mengarah pada kebutuhan anggaran pengendalian inflasi Tahun 2027, dengan tetap mengacu pada road map Pengendalian Inflasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2027.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Hero Mardanus, menegaskan bahwa penyusunan anggaran pengendalian inflasi harus dilakukan secara matang dan realistis.

Menurutnya, kondisi inflasi yang dinamis menuntut pemerintah daerah untuk terus menyesuaikan program agar tetap relevan, tepat sasaran, serta mampu mengidentifikasi program yang masih efektif dan yang perlu diperkuat.

“Road map yang sudah disusun ini jangan hanya menjadi dokumen, tetapi harus benar-benar menjadi acuan bersama. Kita perlu melihat kembali mana program yang masih relevan, mana yang perlu diperkuat, dan bagaimana seluruh intervensi tetap berjalan efektif meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran,” tegasnya.

Bukan sekadar membahas alokasi anggaran, rapat ini juga menyoroti penguatan intervensi pasar, inovasi daerah, serta tertib administrasi dan pelaporan kegiatan agar program pengendalian inflasi berjalan efektif, terdokumentasi, dan terarah.

Kepala Bagian Perekonomian, Nadya Turisna, menyampaikan bahwa pertemuan ini penting untuk menyinkronkan sekaligus memperkuat data pengendalian inflasi sebagai bagian dari pelaporan kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan perlu didukung dengan administrasi yang tertib serta indikator capaian yang jelas.

“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilaksanakan di lapangan, tetapi juga harus ditopang dengan data dan tertib administrasi. Setiap program harus memiliki output yang jelas, capaian yang terukur, serta unsur inovasi yang dapat menjadi kekuatan daerah dalam pelaporan maupun evaluasi,” jelasnya.

Selain itu, Hero juga menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang perlu dijawab melalui perencanaan yang lebih cermat serta penguatan sinergi lintas perangkat daerah.

Dalam hal ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda berperan penting untuk memastikan kehadiran pemerintah tetap nyata melalui program yang efektif dan intervensi pasar yang tepat sasaran. Tidak hanya sebatas pemantauan, pemerintah juga didorong untuk memaksimalkan langkah intervensi pengendalian inflasi secara lebih aktif, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy, Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nurrahmani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian H. Muhammad Darham, Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda Achmad Fauzi Irawan, Perumda Varia Niaga, serta organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang terlibat dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi secara kolaboratif, adaptif, dan berbasis data, sehingga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta daya beli masyarakat dapat terus terjaga secara berkelanjutan. (AKHZA/VE/ASYA/KMF-SMR | TOMMY/DOKPIM)