SAMARINDA. KOMINFONEWS — Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun menunjukkan keseriusan dalam menata sistem parkir di Kota Tepian. Hal itu ditegaskannya saat memimpin rapat penataan parkir dan persiapan penerapan parkir berlangganan, Selasa (17/3/2026) siang.
Dalam rapat tersebut, Andi Harun menekankan bahwa kebijakan parkir berlangganan harus berpihak kepada masyarakat. Ia memastikan tidak boleh ada unsur paksaan dalam penerapannya.
“Intinya masyarakat jangan sampai terbebani dan dipaksa. Jadi bisa dikasih pilihan, bisa langganan setahun, atau bisa juga bulanan,” tegasnya usai mendengarkan pemaparan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda.
Program parkir berlangganan ini direncanakan mulai diluncurkan pada April 2026. Melalui sistem ini, seluruh pembayaran parkir dilakukan secara berlangganan, sehingga tidak ada lagi pemungutan retribusi langsung oleh juru parkir (jukir) di lapangan.
Andi Harun menjelaskan, skema ini memberi kemudahan bagi masyarakat. Warga cukup membayar sekali untuk penggunaan parkir berulang dalam sehari, baik di lokasi yang sama maupun berbeda.
“Jadi bayar sekali, parkir berkali-kali,” ujarnya.
Sementara itu, Dishub Samarinda menargetkan program ini mampu menciptakan sistem parkir yang tertib dan transparan. Targetnya meliputi 100 persen kendaraan terdaftar sebagai pelanggan, zero parkir ilegal, dan zero jukir liar.
Selain itu, program ini diharapkan mampu menekan keluhan masyarakat terkait parkir, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir hingga Rp10 miliar sampai Rp15 miliar per tahun.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Wali Kota dalam membenahi tata kelola parkir secara menyeluruh, modern, dan berpihak pada kepentingan publik. (HER/KMF-SMR | FOTO: ARY/DOKPIM)
