SAMARINDA. KOMINFONEWS - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kota ini. Bahkan untuk merapikan program kerja ke depan, dilakukan rapat koordinasi persiapan penyusunan aksi pencegahan KTP) TPPO Tahun 2024. 

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari yakni Rabu (14/8/2024) dan Kamis (15/8/2024) itu dengan mengundang segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda serta berbagai unsur terkait seperti Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perwakilan unsur media massa.

"Jadi peserta kegiatan ini adalah lintas sektor, dengan maksud agar kita bisa bekerja dan bersinergi dengan baik dalam upaya pencegahan KTP dan TPPO di Kota Samarinda," ujar Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan DP2PA Kota Samarinda, Awe Ului saat membacakan laporan kegiatan.

Di hari pertama lanjut dia, kegiatan diisi dengan penyampaian materi dan diskusi oleh narasumber berkompeten, yakni Sudirman Latief dari Kepulauan Riau (Kepri) dan Abdullah Karim dari Universitas Mulawarman (Unmul). 

"Kemudian untuk di hari kedua dilanjutkan dengan pengisian matriks serta rencana aksi," terangnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala DP2PA Kota Samarinda, Ibnu Araby menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Diakuinya, kegiatan tersebut sangat penting, mengingat kasus KTP dan TPPO yang masih cukup tinggi.

"Selama ini masyarakat seakan menganggapnya sebagai aib sehingga enggan untuk melapor. Makanya ke depan kita berharap supaya jangan takut untuk melapor," tandasnya. (HER/KMF-SMR)