SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota Samarinda melalui Bagian Ekonomi menggelar Rapat Pengendalian Inflasi Rutin Mingguan secara daring pada Senin (28/10/2024) di Ruang Sembuyutan, lantai III Balaikota. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, beserta perwakilan dari berbagai instansi daerah, termasuk Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ketua Komisi IV DPRD, Ketua TP PKK Kota Samarinda, Kepala Bappeda, serta sejumlah pejabat dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan lembaga terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa dua Wakil Menteri Dalam Negeri baru telah diangkat, yakni Ribka Haluk, mantan Gubernur Papua Tengah, yang bertanggung jawab atas administrasi kewilayahan, dan Dr. Bima Arya, mantan Wali Kota Bogor, yang mengurus kedukcapilan, politik, dan pemerintahan umum. Tito juga memaparkan sejumlah program prioritas dari Presiden Prabowo yang baru saja dilantik, termasuk program swasembada pangan dan energi, dengan harapan agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan inflasi, Mendagri menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi demi keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen. Target inflasi nasional ditetapkan pada kisaran 1,5% hingga 3,5%. Tito menjelaskan, jika inflasi berada di bawah 1,5%, konsumen mungkin merasa terbantu, tetapi produsen berisiko mengalami kerugian. Sebaliknya, inflasi di atas 3,5% dapat menguntungkan produsen, namun berdampak negatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), juga menyampaikan laporan perkembangan inflasi per September 2024. Berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) dan Survei Harga Konsumen (SHK), tingkat inflasi tahunan pada September tercatat sebesar 1,84%, dengan deflasi bulanan sebesar -0,12%. Amalia menyatakan bahwa inflasi yang rendah ini menjadi catatan positif di awal pemerintahan baru.

Rapat ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan harga demi kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi. (IF/KMF-SMR)