Sabtu (1/8/2026) malam itu, Kafe Bagios Samarinda bukan sekadar menjadi ruang diskusi. Di sana, persoalan angka-angka fiskal diterjemahkan menjadi sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan manusia. Bagaimana uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat.

Andi Harun menjadi salah satu narasumber utama dalam dialog yang digagas IKA PMII Kaltim tersebut. Ia tidak memilih jalan untuk sekadar mengeluhkan berkurangnya TKD. Ia juga tidak ingin pemerintah daerah terjebak dalam perdebatan tentang besar-kecilnya APBD.

Bagi Andi Harun, ketika kemampuan fiskal menyempit, pemerintah harus berani mengambil keputusan. Belanja harus disesuaikan. Program harus dipilah. Yang tidak mendesak bisa ditunda. Dan yang paling utama, kepentingan masyarakat tidak boleh ditinggalkan.

“Situasi ekonomi seperti ini juga tidak diinginkan oleh pusat. Makanya kita harus menyesuaikan belanja di daerah. Tidak bisa kita paksakan semua belanja sesuai visi dan misi kepala daerah. Kita harus bisa menekan belanja, terutama yang bisa ditunda,” ujarnya.

Di situlah Andi Harun menempatkan efisiensi bukan sekadar teknik menghemat anggaran. Efisiensi baginya, adalah bentuk tanggung jawab moral. Andi Harun kemudian membuka realitas fiskal Samarinda. Selama hampir lima tahun memimpin, ia melihat sendiri bagaimana kemampuan APBD Samarinda belum pernah menyentuh angka APBD Kaltim dalam dua tahun terakhir.

Namun, kondisi itu tidak membuatnya memilih untuk terus mengejar besarnya anggaran. Sebab, menurut dia, APBD besar belum tentu menghadirkan kesejahteraan apabila penggunaannya tidak tepat. Karena itu, Pemkot Samarinda memilih melakukan mitigasi.

Belanja makan dan minum yang sebelumnya mencapai sekitar Rp98 miliar ditekan. Kegiatan seremonial yang dinilai tidak terlalu penting dievaluasi. Perjalanan dinas diperketat. Bahkan, anggaran perjalanan dinas hanya sekitar Rp7 miliar dan dipusatkan di Sekretariat Daerah. Setiap perjalanan dinas kepala perangkat daerah harus mendapat persetujuan kepala daerah.

“Kita hanya anggarkan Rp7 miliar untuk perjalanan dinas yang terpusat di Sekretariat Daerah. Kalau ada kepala dinas yang mau melakukan perjalanan dinas, harus atas persetujuan kepala daerah. Begini caranya kita melakukan efisiensi,” jelasnya.

Namun, Andi Harun tidak berhenti pada aturan. Ia memulainya dari dirinya sendiri. Sejak Januari hingga Agustus 2026, ia mengaku hanya melakukan perjalanan dinas dua kali untuk kegiatan yang penting dan mendesak. Bahkan ketika diundang sebagai narasumber, ia memilih tidak menggunakan anggaran perjalanan dinas pemerintah.

“Saat saya diundang menjadi narasumber saja, saya tidak mau pakai anggaran perjalanan dinas. Saya pakai dana pribadi. Sebagai pimpinan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada jajaran,” katanya.

Pesannya sederhana. Pemimpin tidak cukup hanya meminta bawahannya berhemat. Pemimpin harus lebih dahulu memberi contoh.

Andi Harun juga mengingatkan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tentang sumber utama kekuatan fiskal daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, PAD Samarinda berada di kisaran Rp1,2 triliun. Angka itu, bagi Andi Harun, bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Di baliknya ada kontribusi masyarakat. Ada uang yang dibayarkan warga. Ada harapan agar uang tersebut kembali dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menggunakannya seoptimal mungkin.

“Uang rakyat yang disumbangkan melalui PAD harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Andi Harun pun tidak memilih jalan mudah dengan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia justru mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu berdiri sebagai kekuatan ekonomi daerah. BUMD, menurut dia, tidak boleh menjadi beban APBD. Sebaliknya, harus mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Hasilnya mulai terlihat. Hampir seluruh BUMD Samarinda kini disebut telah mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dalam persoalan fiskal, Andi Harun juga memilih cara yang berbeda. Ia tidak ingin perjuangan daerah ke pemerintah pusat hanya dibangun dari keluhan atau narasi politik. Baginya, pemerintah daerah harus datang membawa data. Harus membawa kajian. Harus membawa argumentasi teknokratik yang menggambarkan kondisi objektif di lapangan.

“Perjuangan ke pusat harus didasari platform perjuangan yang jelas. Narasi yang dibawa ke pusat harus didasari data yang valid dan narasi teknokrat sesuai kondisi objektif di lapangan. Bukan sekadar narasi politik yang justru hanya akan membuahkan hasil sia-sia,” ungkapnya.

Karena itu, Andi Harun memilih melakukan apa yang ia sebut sebagai gerakan senyap. Menggandeng akademisi, menyiapkan kajian, mengumpulkan data, dan membangun argumentasi. Ia tidak ingin persoalan fiskal hanya menjadi suara keras yang kemudian hilang tanpa hasil.

Termasuk dalam menyikapi persoalan dana kurang salur. Andi Harun tidak memilih untuk ikut-ikutan memperbesar kegaduhan. Ia percaya, mekanisme penyaluran memiliki aturan. Tinggal menunggu waktu. Yang lebih penting adalah memastikan daerah memiliki argumentasi kuat ketika memperjuangkan kepentingannya di tingkat pusat.

Di tengah pembicaraan fiskal yang penuh angka, Andi Harun membawa satu persoalan yang sangat manusiawi, yakni kesehatan warga. Pemkot Samarinda bersiap mengambil alih pembiayaan iuran BPJS Kesehatan sekitar 49.000 warga yang sebelumnya menjadi tanggungan pemerintah provinsi. Andi Harun mengakui, pada awalnya ia sempat menolak pengalihan tersebut. Bukan karena tidak mau menanggung warga. Tetapi karena saat itu anggaran sudah berjalan.

Kini, memasuki APBD Perubahan 2026, Pemkot Samarinda siap mengakomodasinya. “Bahkan di 2027 nanti kita siap cover semua, termasuk warga Samarinda yang tersisa 1.700 yang saat ini masih di bawah tanggungan provinsi,” tegasnya.

Lalu ia menyampaikan satu catatan. “Dulunya bukan kita yang minta, tapi diminta sendiri oleh provinsi. Sekarang dikembalikan, ya kita siap saja," lanjutnya.

Di titik itu, pembahasan tentang fiskal kembali menemukan wajahnya. Di balik APBD ada manusia. Ada warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Ada keluarga yang berharap negara hadir ketika mereka membutuhkan. Dan bagi Andi Harun, kemampuan fiskal yang terbatas bukan alasan untuk kehilangan keberpihakan.

Andi Harun kemudian mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kaltim untuk berhenti berjalan sendiri-sendiri. Ia berharap Gubernur Kaltim, para bupati dan wali kota, anggota DPR RI, serta seluruh pihak terkait dapat duduk bersama, satu meja, satu data, dan satu arah perjuangan. Tujuannya bukan kepentingan satu daerah. Bukan pula sekadar memperbesar ruang fiskal pemerintah. Tetapi menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kaltim secara utuh.

Gagasan itu mendapat respons positif dari Anggota DPR RI Syafruddin. Ia mengatakan perjuangan terkait kepentingan fiskal daerah terus dilakukan di Jakarta. Bahkan, persoalan tersebut telah ia sampaikan secara langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Keuangan Purbaya.

Namun, Syafruddin juga memahami kondisi APBN yang sedang dihadapi pemerintah pusat. Karena itu, ia mengapresiasi pilihan Andi Harun untuk melakukan mitigasi fiskal di tingkat daerah.

“Saya kira apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda selama ini patut diapresiasi. Para kepala daerah di Kaltim saya kira bisa belajar dari apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda saat ini,” ujar Syafruddin.

Dialog yang dimoderatori Muhammad Khaidir itu juga menghadirkan narasumber dari Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul Bahtiar serta Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim Sudarno yang hadir mewakili Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud. Para aktivis PMII, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan turut hadir.

Namun, dari seluruh perdebatan tentang APBN, APBD, TKD, PAD, hingga arah fiskal Kaltim 2027, Andi Harun membawa satu pesan yang terasa paling dekat. Anggaran bukan tentang seberapa besar uang yang dimiliki pemerintah. Anggaran adalah tentang seberapa besar manfaat yang diterima rakyat. Sebab pada akhirnya, APBD bukan milik pemerintah. Ia adalah uang masyarakat. Dan ketika uang itu dikelola, kata Andi Harun, ia harus kembali kepada pemiliknya dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. Di situlah fiskal menemukan maknanya. Bukan sekadar angka, tetapi tentang manusia. (HER/KMF-SMR | FOTO: TOM/DOKPIM)