Rakor yang berlangsung hangat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas'ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Kegiatan ini juga dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur sebagai forum konsolidasi pengelolaan keuangan daerah.

Usai mengikuti Rakor, Andi Harun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menginisiasi forum koordinasi tersebut. Menurutnya, pertemuan rutin antar kepala daerah menjadi sangat penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

"Rakor seperti ini sangat strategis. Kalau perlu digelar secara berkala dengan tema-tema khusus, seperti pengelolaan keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun pembangunan infrastruktur. Dengan sinergi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama," ujarnya.

Dalam Rakor tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah realisasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten dan kota yang dinilai masih perlu dipercepat agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan di daerah.

Selain itu, Andi Harun juga menyoroti realisasi penyaluran dana bagi hasil pajak. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini persentase realisasi yang diterima Kota Samarinda masih berada di kisaran 35 persen, sehingga diharapkan proses penyaluran dapat dilakukan lebih merata agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah berjalan optimal.

Menurutnya, percepatan transfer dana akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBD lebih dini sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Andi Harun juga mengusulkan agar setiap Rakor menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret, termasuk strategi bersama dalam memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat.

Ia menegaskan bahwa perjuangan tersebut harus didasarkan pada kajian akademik dan data yang kuat, bukan sekadar narasi politik.

"Kalau kita berjuang dengan dokumen teknokratik dan data yang lengkap, pemerintah pusat akan lebih mudah memahami kebutuhan daerah. Yang berbicara nanti bukan opini, tetapi data," tegasnya.

Menurut Andi Harun, pemerintah pusat juga akan mengevaluasi secara objektif kondisi keuangan setiap daerah. Karena itu, daerah harus mampu menunjukkan bahwa pengelolaan APBD telah berorientasi pada belanja prioritas dan pelayanan publik sebelum mengajukan tambahan dukungan fiskal.

Ia menyatakan siap bersama-sama memperjuangkan peningkatan TKD sepanjang didukung oleh naskah akademik dan kajian teknokratik yang komprehensif.

Di akhir keterangannya, Andi Harun kembali mengapresiasi langkah Gubernur Kalimantan Timur yang dinilainya berhasil membangun ruang konsolidasi antarpemerintah daerah.

"Suasananya sangat cair, komunikatif, dan ini merupakan langkah konsolidasi yang memang sudah lama kita tunggu. Ke depan, kami berharap Rakor seperti ini dapat dilaksanakan secara berkala agar perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Timur semakin solid dan terintegrasi," pungkasnya. (ASYA/KMF-SMR/FOTO: MUHAJIR-DOKPIM)