Hal itu disampaikan Neneng saat menerima audiensi dan silaturahmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Samarinda di Ruang Rapat Sekda, Balai Kota Samarinda, Senin (3/8/2026) siang.

Neneng didampingi Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Dr. H. Ali Fitri Noor, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Mochammad Arif Surochman, S.STP, MH, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sementara rombongan BPJS Kesehatan Samarinda dipimpin Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, drg. Adrielona. Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan Forum Komunikasi dan Kemitraan BPJS Kesehatan 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang.

Adrielona mengatakan, pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Pemkot Samarinda.

“Selama ini kita hanya sering bersurat, tapi belum pernah bertemu langsung. Jadi, kami ingin sekalian bersilaturahmi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Neneng menyambut baik kunjungan BPJS Kesehatan. Menurut dia, forum tersebut penting untuk memperkuat sinergi, terutama dalam memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat Samarinda.

Terlebih, terdapat pengalihan tanggung jawab iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sekitar 49.000 warga dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kepada Pemkot Samarinda.

Neneng menegaskan, sesuai arahan Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkot Samarinda tetap menyatakan kesiapan mengambil tanggung jawab tersebut. Pertimbangannya jelas, yakni memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap jaminan kesehatan.

Bahkan, Pemkot Samarinda juga membuka peluang untuk mengambil alih pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 1.792 siswa pada APBD 2027.

Langkah tersebut, menurut Neneng, menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.

Ia menilai, sinergi antara Pemkot Samarinda dan BPJS Kesehatan harus terus diperkuat. Tidak hanya pada aspek pembiayaan, tetapi juga dalam memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Karena itu, berbagai persoalan teknis akan dibahas lebih mendalam melalui forum koordinasi berikutnya.

“Secara teknisnya, nanti akan kita bahas lebih jauh dalam forum yang berbeda,” pungkas Neneng. (HER/KMF-SMR | FOTO: JEF/DOKPIM)