SAMARINDA, KOMINFONEWS-Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun, kembali meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka Samarinda (UTS). Di tengah padatnya agenda pemerintahan, ia menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis bagi calon sarjana hukum agar tak hanya memahami pasal, tetapi juga mampu menafsirkan hukum sesuai dinamika masyarakat.
Perkuliahan yang berlangsung di Ruang Assessment Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda pada Sabtu (22/11/2025) siang itu dihadiri para mahasiswa yang antusias mengikuti penjelasan wali kota.
Mengawali perkuliahan, Andi Harun menegaskan bahwa metode mengajarnya berbeda dari pengajaran konvensional. Ia tidak ingin mahasiswa hanya menjadi penghafal teori atau pasal, melainkan mampu memahami konteks di balik setiap aturan hukum. Menurutnya, hukum adalah sistem norma yang terus berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan sosial, politik, dan budaya.
Dalam paparannya, Andi Harun mencontohkan berbagai dinamika politik yang memengaruhi sistem hukum di Indonesia, seperti munculnya partai-partai baru, perubahan nama partai, hingga penerapan sistem pemilihan umum dengan model “Proporsional Tertutup” dan “Proporsional Terbuka”.
Perkuliahan kali ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Hukum Tata Negara, dengan fokus pada pembahasan sejarah pembentukan partai politik dan perkembangan sistem demokrasi modern. Secara runut, ia menjelaskan lahirnya berbagai bentuk partai politik, seperti partai sosialis, partai buruh, partai agama, partai massa, hingga partai kader.
Di tengah penyampaian materi yang serius, Andi Harun juga beberapa kali menyelipkan humor ringan yang membuat suasana kelas menjadi lebih cair dan interaktif. Suasana akrab antara dosen dan mahasiswa itu menjadikan kegiatan perkuliahan berjalan santai namun tetap sarat makna.
Melalui kegiatan mengajar ini, Wali Kota Andi Harun berharap mahasiswa hukum dapat mengasah kemampuan analitis dan berpikir kritis, sehingga kelak mampu berkontribusi dalam penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(MAF/FER/KMF-SMR | FOTO: TOM/DOKPIM)
