Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, turut dihadiri Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri serta Sekretaris Daerah kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti, bersama jajaran kepala perangkat daerah dan unsur terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Pemkot Samarinda membahas rencana pemberlakuan WFH yang dijadwalkan setiap hari Jumat, sebagaimana arahan dari pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi nasional, baik bahan bakar minyak maupun listrik.

Namun demikian, tidak seluruh perangkat daerah akan menerapkan WFH. Sejumlah sektor pelayanan publik dan fungsi strategis tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Di antaranya meliputi pimpinan tinggi, jabatan kewilayahan, penanganan kedaruratan dan bencana, ketertiban umum, kebersihan dan persampahan, administrasi kependudukan, perizinan dan investasi, layanan kesehatan, pendidikan (PAUD hingga SMP), pendapatan daerah, serta layanan publik langsung lainnya.

Rencananya, implementasi WFH akan mulai diberlakukan pada Jumat, 17 April 2026. Sebelum itu, Pemkot akan kembali menggelar rapat koordinasi lanjutan pada Jumat, 10 April 2026 guna memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah.

Sebagai bagian dari dukungan sistem, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kota Samarinda bertugas menyiapkan mekanisme absensi daring serta pelaporan kinerja pegawai. Selain itu, juga akan dikembangkan dashboard khusus untuk memantau efektivitas dan efisiensi pelaksanaan WFH di Kota Samarinda.

Pemkot Samarinda menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala guna memastikan implementasinya berjalan optimal, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (DAN/ASYA/KMF-SMR/FOTO: ARY-DOKPPIM)