Kegiatan tersebut diikuti 66 peserta dari berbagai daerah dan kementerian. Peserta terbanyak berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 34 orang, sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengirimkan enam pejabat eselon II. Secara keseluruhan, peserta berasal dari delapan kabupaten dan satu kota dari empat provinsi di Indonesia.

Dalam forum itu, Wali Kota Andi Harun membawakan materi bertema “Leading Innovation, Seizing Opportunity, Driving Impact” yang menitikberatkan pada pentingnya kepemimpinan inovatif dan transformasi birokrasi di era modern.

Di hadapan peserta, Wali Kota Andi Harun memulai pemaparannya dengan menceritakan perjalanan kariernya sebagai pengacara, pengajar, sekaligus pengusaha yang masih aktif hingga saat ini. Ia juga menyinggung pengalamannya saat periode pertama kali dilantik menjadi kepala daerah di tengah pandemi Covid-19.

“Ketika dilantik, situasi masih penuh pembatasan dan semua orang bermasker. Di saat itu, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga roda ekonomi tetap bergerak di tengah situasi lockdown,” ujarnya.

Orang nomor wahid di kota tepian ini menegaskan, sejak awal kepemimpinannya ia berupaya membangun budaya pemerintahan yang bersih, termasuk memutus praktik-praktik transaksional di lingkungan birokrasi.

Ia mengaku ingin mengubah stigma bahwa politik tidak selalu identik dengan praktik uang. Menurutnya, pendekatan strategis, integritas, dan kepercayaan publik menjadi modal utama dalam memenangkan kontestasi politik tanpa politik uang.

Dalam sesi yang berlangsung interaktif itu, Andi Harun juga menyoroti pentingnya literasi investasi bagi aparatur dan masyarakat. Ia membedakan secara tegas antara pola pikir bekerja dan berinvestasi.

“Kalau kerja orientasinya bulanan, menunggu gaji datang. Tapi investasi itu jangka panjang. Saat kita memahami investasi, uang bisa bekerja untuk kita,” katanya.

Ia mengungkapkan kini masih terus mempelajari investasi saham hingga aset digital sebagai bagian dari penguatan ekonomi pribadi. Saat ini, salah satu sektor investasi yang baru digelutinya adalah bidang peternakan. Mengingat saat ini dunia lagi menghadapi tantangan besar diantaranya krisi pangan dan energi.

Tak hanya berbicara soal investasi, Wali Kota juga turut membagikan pengalaman membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat awal menjabat sebagai wali kota. Seperti kondisi PDAM Tirta Kencana yang disebut masih mengalami kerugian.

“Saya beri waktu tiga bulan kepada direksi untuk membuat skema bagaimana perusahaan bisa untung. Langkah awal yang dilakukan adalah moratorium pegawai dan memastikan direksi tidak terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.

Menurutnya, mewujudkan clean government hanya bisa dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi.

Karena itu, ia menilai pendidikan kepemimpinan seperti Diklat PIM dan Lemhannas menjadi ruang penting untuk melahirkan pemimpin birokrasi yang bukan sekadar pejabat administratif, tetapi mampu menjadi penggerak perubahan.

“Pejabat yang ikut pelatihan disini harus menjadi pelatih yang hebat, menjadi super coach. Tugasnya bukan hanya bekerja sendiri, tapi mampu menggerakkan staf menjadi individual contributor di institusinya masing-masing,” ucapnya.

Ia juga menyinggung tantangan birokrasi modern yang menurutnya sedang mengalami “paradoks performa”. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan cepat, namun di sisi lain ritme kerja birokrasi masih lambat.

“Karena itu yang paling penting adalah mindset, bagaimana kita mampu memanajemen diri dan membangun budaya kerja yang adaptif, cepat, dan berdampak,” pungkasnya. (FER/KMF.SMR/FOTO.CRIS-DOKPIM)